Oleh: Arief Supriyono, S.T., S.H., S.E., M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM., CIRM., CIRP. Pemerhati Bangsa dan Bela Negara
Pengantar: Tiga Kali Naik dalam Sebulan
Dalam waktu kurang dari sebulan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tiga kali berturut-turut. Dimulai dari 4,75% menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) reguler Mei 2026, lalu naik darurat 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% pada 9 Juni saat rupiah sempat menyentuh level Rp18.000-an per dolar, dan terakhir naik lagi menjadi 5,75% pada RDG 17–18 Juni 2026. Total kenaikan mencapai 100 bps hanya dalam sekitar empat minggu.
Hasilnya terlihat cepat di permukaan.
Rupiah menguat 0,76% dalam sepekan ke level Rp17.730 per dolar AS. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, yang sempat melonjak ke 7,5% pada awal Juni, turun ke kisaran 6,84–6,9%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), setelah ambruk ke 5.342 atau anjlok 38% secara year-to-date pada 8 Juni, berbalik menguat 10,56% hanya dalam lima hari bursa berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyebut kenaikan BI Rate efektif menjaga stabilitas ekonomi. Tapi mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu.
Pasar Membeli Imbal Hasil, Bukan Membeli Kepercayaan
Yield SBN yang tinggi, derasnya dana asing yang parkir di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang outstanding-nya mencapai Rp1.021 triliun per 15 Juni dengan kepemilikan asing 23,32% dan rebound tajam IHSG bukan otomatis pertanda fundamental ekonomi membaik.
BACA JUGA : 2 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus TPPU Perdagangan Gading Gajah
Itu lebih tepat dibaca sebagai respons pasar terhadap imbal hasil yang menarik dan peluang teknikal jangka pendek setelah koreksi tajam.
Bahkan ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa penurunan yield SBN belakangan ini lebih merupakan proses normalisasi setelah lonjakan tajam, bukan tanda perbaikan struktural.
Sementara itu, lonjakan yield ke atas 7% pada awal Juni dipicu kombinasi sentimen eksternal spread yield AS-Indonesia yang menyempit dan sentimen domestik, yaitu pelebaran target defisit APBN 2026 yang membuat investor meminta premi risiko lebih tinggi.
Negara, dengan kata lain, sedang membeli stabilitas dengan bunga mahal. BI menaikkan suku bunga acuan, menaikkan bunga SRBI, memperluas intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward, bahkan memberi insentif potongan biaya hedging 10% bagi investor asing. Semua ini efektif menarik dana masuk dalam jangka pendek.
Tapi instrumen-instrumen ini pada dasarnya adalah biaya yang dibayar negara untuk menjaga rupiah tidak ambruk lebih jauh bukan hasil dari perbaikan daya saing ekspor atau efisiensi belanja negara.
Tiga Sumber Kerapuhan Stabilitas
Masalahnya, stabilitas semacam ini secara inheren rapuh karena bergantung pada dua hal yang bisa berubah cepat: sentimen global dan keberlanjutan insentif domestik. Data lapangan sudah menunjukkan tanda-tanda ini.
Pertama, ketergantungan pada SRBI dan intervensi BI. Begitu insentif itu mengecil atau global risk appetite berubah, dana bisa keluar secepat masuknya. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mencatat bahwa pemulihan minat investor asing di pasar SBN pada April 2026 “masih rapuh” dan belum cukup besar untuk mengubah arah pasar secara menyeluruh gambaran yang relevan untuk seluruh tren pemulihan tahun ini, termasuk di Juni.
Kedua, faktor eksternal tetap dominan. Yield US Treasury 10 tahun yang naik ke 4,46% pada pertengahan Juni, di tengah proyeksi FOMC bahwa hampir separuh pembuat kebijakan The Fed masih mempertimbangkan kenaikan suku bunga di 2026, otomatis mempersempit selisih imbal hasil dengan SBN.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz juga sempat membuat IHSG terkoreksi 0,47% hanya beberapa hari sebelum rebound besar terjadi menunjukkan betapa sensitifnya pasar domestik terhadap berita dari luar yang sama sekali di luar kendali kebijakan dalam negeri.
Ketiga, sinyal fiskal yang bercampur. Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit APBN hingga Mei 2026 masih terjaga di 0,70% PDB (Rp180,4 triliun), jauh di bawah target UU APBN 2026 sebesar 2,68% PDB, dengan keseimbangan primer surplus Rp58,6 triliun.
Namun di sisi lain, defisit Januari–Mei 2026 ini justru jauh lebih lebar dibanding periode yang sama tahun 2025 (Rp20,9 triliun atau 0,09% PDB) kenaikan lebih dari delapan kali lipat. Belanja pemerintah pusat pun melonjak 51% year-on-year (YoY) pada awal tahun, didorong program makan bergizi gratis, subsidi energi, dan belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) pengeluaran yang oleh sejumlah analis pasar disebut sebagai yang terbesar dalam satu dekade untuk periode yang sama.
Kombinasi defisit yang melebar plus rencana pembiayaan besar inilah, menurut Yusuf Rendy Manilet, menjadi salah satu pemicu investor asing mengurangi eksposur pada SBN tenor panjang awal Juni lalu bukti bahwa pasar obligasi sudah mulai mengaitkan langsung kualitas belanja negara dengan premi risiko yang mereka minta.
Yang Dibutuhkan: Disiplin Fiskal, Bukan Sekadar Bunga Tinggi
Menaikkan BI Rate adalah respons yang relatif cepat dieksekusi, tapi mahal dan terbatas daya tahannya. Yang lebih dibutuhkan adalah sinyal kuat bahwa pemerintah berani melakukan disiplin fiskal nyata: mengevaluasi anggaran populis yang serapannya belum terbukti produktif, menahan pemborosan APBN, memperbaiki kualitas belanja, dan mengarahkan kebijakan ke sektor yang benar-benar menghasilkan devisa bukan sekadar menjaga konsumsi domestik jangka pendek.
Ini bukan kritik retoris.
Lonjakan belanja 51% YoY yang didorong subsidi energi karena pemerintah menahan harga BBM dan tarif listrik adalah jenis belanja yang menjaga stabilitas sosial tapi tidak menghasilkan kapasitas ekonomi baru. Sementara realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 16% YoY pada April 2026 sebagian besar masih tertopang efek basis rendah dari tahun sebelumnya yang lemah, bukan ekspansi basis pajak yang solid.
Indonesia juga perlu segera memperkuat kebijakan pro-growth yang konkret dan terukur: mendorong ekspor komoditas di tengah harga batu bara yang sempat menguat ke atas USD 140 per ton, memperlancar logistik, menghilangkan hambatan ekspor yang menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, memperbaiki iklim usaha, dan memastikan devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik tanpa mematikan eksportir lewat aturan yang terlalu kaku.
Proyeksi Tiga Bulan ke Depan
Jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang jelas dari sisi fiskal dan sektor riil, tekanan kemungkinan akan membesar lagi dalam tiga bulan ke depan, untuk beberapa alasan yang sudah punya jejak datanya:
• Yield SBN bisa naik lagi. Ekonom CORE Indonesia memproyeksikan yield 10 tahun bergerak di kisaran 6,5–7,0% hingga akhir 2026 rentang yang masih jauh di atas level awal tahun 6,04%. Setiap kali defisit fiskal terlihat melebar tanpa kejelasan rencana pembiayaan, premi risiko cenderung naik kembali.
• Rupiah berisiko tertekan kembali jika The Fed mempertahankan sikap hawkish atau jika eskalasi geopolitik Timur Tengah berlanjut. Bank Danamon mencatat ruang kenaikan BI Rate lanjutan masih terbuka jika rupiah kembali tembus Rp18.200 per dolar AS atau defisit transaksi berjalan melebar di atas 1,5% PDB sinyal bahwa bank sentral sendiri menyadari stabilitas saat ini belum permanen.
• IHSG bisa kehilangan tenaga rebound begitu sentimen teknikal jangka pendek (oversold bounce, window dressing, rebalancing MSCI dan FTSE pada akhir Juni) habis, jika tidak ditopang aliran dana asing yang lebih permanen ke pasar saham dan SBN, bukan sekadar SRBI.
• APBN makin berat karena beban bunga. Setiap kenaikan BI Rate dan yield SBN otomatis menaikkan biaya bunga utang baru yang harus diterbitkan pemerintah, sementara kebutuhan pembiayaan tahun ini sudah besar, dengan realisasi penerbitan SUN dan SBSN yang signifikan sejak awal tahun.
Pada titik itu, masalahnya bukan lagi sekadar volatilitas pasar jangka pendek, tetapi mulai memasuki wilayah yang lebih struktural.
Garis Tipis Menuju Krisis Struktural
Krisis struktural terjadi ketika sebuah negara tidak hanya menghadapi tekanan kurs atau gejolak pasar obligasi sesaat, tetapi kombinasi masalah yang lebih dalam dan saling memperkuat: defisit kepercayaan pasar, beban bunga utang yang terus naik, likuiditas domestik yang mengetat, ekspor yang tidak cukup kuat menopang devisa, belanja negara yang kurang produktif, dan investor yang terus meminta risk premium semakin mahal untuk mau memegang aset Indonesia.
Sejumlah ekonom, termasuk dari CORE Indonesia, masih menilai kondisi saat ini belum bisa dikategorikan krisis secara historis, yield SBN 10 tahun pernah jauh lebih tinggi dari level sekarang, dan dalam beberapa tahun terakhir yield memang bergerak di rentang 5–7%. Ini penting dicatat agar narasi tidak berlebihan.
Tapi penilaian itu bersifat snapshot, bukan garansi ke depan dan justru karena itu, jendela waktu untuk membenahi fondasi sebelum tekanan berikutnya datang menjadi krusial.
BACA JUGA : Menuju Birokrasi Bersih, KPK dan KemenPANRB Siapkan Pembelajaran Integritas Nasional untuk 6,5 Juta ASN
Jika fase ini tidak segera diatasi dengan reformasi fiskal yang kredibel, risiko berikutnya adalah krisis kepercayaan yang lebih serius. Ini bukan berarti default pasti terjadi Indonesia masih punya bantalan signifikan, termasuk rasio utang terhadap PDB yang relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.
Tetapi arah menuju situasi yang lebih sulit mulai terbuka apabila negara terus-menerus membayar stabilitas dengan utang mahal, tanpa secara paralel memperbaiki fondasi ekonomi riil: ekspor, produktivitas, dan kualitas belanja publik.
Penutup: Jembatan Pendek, Bukan Jalan Pulang
Carry trade bisa memberi napas sementara bagi rupiah dan pasar obligasi. Rebound IHSG bisa memberi ilusi pemulihan setelah koreksi tajam 38% year-to-date. Rupiah yang menguat dalam beberapa hari terakhir bisa memberi ruang bernapas bagi otoritas dan pelaku usaha.
Tetapi semua instrumen ini sebagaimana ditunjukkan datanya sendiri: ketergantungan pada SRBI, sensitivitas tinggi terhadap suku bunga The Fed, dan defisit fiskal yang melebar hanyalah jembatan pendek. Kalau di ujung jembatan itu tidak ada reformasi fiskal yang konkret, dorongan ekspor yang nyata, dan perbaikan kualitas belanja yang terukur, pasar pada akhirnya akan sadar bahwa yang mereka beli bukan pemulihan struktural, melainkan jeda sebelum tekanan berikutnya datang.
Surabaya, 19 Juni 2026
