Oleh : Arief Supriyono S.T.,S.H.,S.E.,M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM., CIRM., CIRP., Pemerhati Pekerja dan Konsultan Publik
SURABAYA – Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menuai polemik. Diberitakan sudah empat kali Presiden berkunjung ke Prancis, dan sudah banyak negara yang dikunjungi Prabowo sejak dilantik menjadi Presiden.
Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri memberikan janji masuknya investasi ke Indonesia namun investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk menyeimbangkan penambahan jumlah angkatan kerja baru tiap tahun (para lulusan Perguruan Tinggi, SMA/SMK, dsb), pengangguran terbuka yang mencapai 7,4 juta orang, serta Setengah Penganggur yang berjumlah 11.6 juta orang yang memang masih mencari pekerjaan juga.
Belum lagi pekerja yang terPHK pun berusaha mencari pekerjaan kembali, yang di 2024 ada sekitar 70 ribuan, di 2025 sekitar 80 ribuan, dan per April 2026 sudah terPHK 15 ribuan pekerja, yang akan diikuti lagi oleh PHK-PHK lanjutan seperti pekerja di gerai modern.
BACA JUGA : Khofifah Buka Pasar Murah di Kediri, Harga Sembako di Bawah HET!
Tentunya pembukaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal sangat dinanti rakyat Indonesia supaya mereka dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini yang diharapkan rakyat dari kunjungan Presiden ke luar negeri.
Kalau kunjungan ke luar negeri tidak memberikan manfaat untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia, patutlah rakyat mempertanyakan kunjungan Presiden dan rombongannya ke luar negeri. Dikesankan, kunjungan ke luar negeri hanya jalan-jalan, selagi menjadi penguasa di republik ini yang bisa menggunakan APBN untuk maksud tersebut.
Selain tentang pembukaan lapangan kerja, kunjungan ke luar negeri pun pasti membutuhkan mata uang asing seperti dolar yang memang saat-saat ini sedang kurang ketersediaannya di pasar uang kita sehingga rupiah melemah terus dan sudah menembus Rp 17.823,65 lebih per 1 dolar. Ke depan, masih diperkirakan terus melemah yang bisa mencapai 18 ribuan hingga 19 ribuan bahkan 20 ribuan per 1 dollar.
Dengan kondisi rupiah seperti ini sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi saja, sesuaikan dengan skala prioritas keperluannya, yang memang bisa mendukung ekonomi bangsa kita seperti pembukaan lapangan kerja.
Tidak hanya pejabat Pemerintah yang perlu dibatasi, saya mendapat informasi ada sekitar 80an orang elit Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang akan berbondong bondong menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke 114 di Jenewa, Swiss dari tanggal 1 sampai 12 Juni ini. Itu belum terhitung utusan Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha yang juga dipastikan akan banyak yang datang.
Mereka semua yang akan hadir di Jenewa kan pasti menggunakan mata uang asing termasuk dollar yang akan ditukar oleh rupiah di dalam negeri. Mereka akan bawa ke Jenewa, sehingga ketersediaannya pun akan berkurang di pasar uang kita, yang berpotensi akan melemahkan rupiah.
Apa urgensi elit SP/SB berbondong bondong ke Jenewa, apakah mereka semuanya akan melakukan lobi untuk hal penting demi perbaikan masalah ketenagakerjaan saat ini di Indonesia. Jawabnya tidak.
Kalau mau melakukan negosiasi atau lobi-lobi, isu apa yang sedang akan digolkan dalam sidang ILC tersebut. Saya kira tidak ada juga.
Kalau pun ada perwakilan buruh yang akan berpidato di Sidang ILC tersebut, kan hanya satu orang. Kalau pun butuh masukan untuk memperkuat pidato, kan bisa dibuat di Indonesia dengan melibatkan banyak SP SB sehingga pidato akan berkualitas dan bermakna di mata internasional.
Pada akhirnya rombongan 80-an elit SP/SB yang akan mengunjungi Jenewa nanti hanya dapat diartikan untuk motif jalan-jalan dan mendukung pelemahan rupiah di dalam negeri.
Tentunya anggaran rombongan elit SP/SB tersebut pun harus dipertanyakan dari mana asalnya. Kalau dari kementerian maka ini pun akan menjadi pemborosan bagi APBN yang saat ini sedang tertekan akibat pengelolaan fiskal yang tidak baik.
BACA JUGA : Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab Saudi
Kalau dibayar oleh kas SP/SB atau mendapat bantuan dari donor luar negeri, ya penting juga diinformasikan sehingga jelas tidak membebani negara. Tapi kalau dibilang bayar masing-masing, ya saya kira itu hanya kebohongan saja.
Saya berharap pemerintah atau lembaga negara lainnya yang membiayai rombongan elit SP/SB untuk berkunjung ke Jenewa mau membuka ke publik, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mereka, supaya jelas APBN dipakai untuk yang jelas dan pasti peruntukannya.
Saya berharap para elit SP/SB yang akan bepergian ke Jenewa juga jujur untuk alokasi pembiayaannya, sebutkan saja dari mana anggarannya.
Semoga para elit pemerintahan dan elit SP/SB mau memahami kondisi APBN dan ekonomi bangsa kita saat ini, dengan juga mau mendukung perbaikan ekonomi bangsa, bukan aji mumpung.
Surabaya, 30 Mei 2026
