Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar (Foto: ist)
JAKARTA, radarpenanews.com – Minggu 3 Agustus 2025, Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar kembali mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kemandirian Panitia Seleksi (Pansel) untuk Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan menjaga independensi Pansel berpotensi memicu krisis, mengingat dana BPJS sepenuhnya bersumber dari iuran masyarakat, bukan APBN.
“Seluruh dana BPJS berasal dari iuran masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus steril dari intervensi politik atau kepentingan sektoral,” tegas Munaswar sekaligus Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Minggu (3/8).
Baca Juga: Abolisi Diterima Tom Lembong Dan Amnesti Hasto, Praktisi Hukum Taufan Dzaky Apresiasi Pemerintah
Munaswar sapaan lekatnya merinci tiga kriteria mutlak yang harus dipenuhi calon anggota Pansel demi menjamin transparansi dan akuntabilitas seleksi:
1. Kompetensi Teknis : Memahami sistem jaminan sosial, keuangan publik, dan tata kelola BPJS.
2. Rekam Jejak Bersih: Bebas dari kasus korupsi, pelanggaran etik, atau afiliasi dengan partai politik tertentu.
3. Proses Transparan : Melibatkan publik dan audit independen di setiap tahap seleksi.
Larangan Khusus : Politikus dan Eks Dirut BPJS
Munaswar secara tegas meminta Presiden Prabowo mengecualikan dua kelompok dari Pansel:
– Aktifis Partai Politik : Berisiko menjadikan BPJS sebagai alat transaksional untuk kepentingan elektoral.
– Mantan Direktur Utama BPJS : Dikhawatirkan mempromosikan kandidat “warisan” atau mengabaikan evaluasi kinerja periode sebelumnya.
“Pansel harus benar-benar independen, bukan diisi mantan pejabat BPJS atau politisi yang punya agenda terselubung,” tegasnya.
Baca Juga: Polda Jatim Ungkap Kasus Kejahatan Selama 1 Bulan, 12 Orang Tersangka Diamankan
Ancaman Krisis Jika Abai
Di samping itu, Munaswar mengingatkan, BPJS bukan BUMN yang dananya dijamin negara. Jika Pansel dikendalikan kepentingan politik atau sektoral, risiko salah kelola akan langsung berdampak pada jutaan peserta. “Ini soal hajat hidup orang banyak. Kesalahan seleksi bisa berujung pada defisit, kenaikan iuran, atau pelayanan buruk,” pungkasnya. (bs/red)
