Ketua BPJS Watch, Arief Supriyono (foto. dok: istimewa)
SURABAYA, radarpenanews.com – Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu bagi pekerja dan buruh pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 itu menyasar sekitar 15,95 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Berdasarkan aturan tersebut, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Syarat penerima BSU meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, memiliki upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai ketentuan upah minimum daerah yang lebih tinggi, serta bukan ASN, TNI, maupun Polri.
BACA JUGA: Pokmas KING Sidak PT Belfoods Nganjuk, Pastikan Komitmen Pengelolaan Limbah Pascamediasi
Hingga pertengahan November 2026, pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026, sementara tanggal pasti pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi dan pengumuman resmi pemerintah.
Namun, program tersebut mendapat sejumlah catatan dari Ketua BPJS Watch, Arief Supriyono. Menurutnya, persoalan utama BSU masih berkisar pada kualitas dan kelengkapan data penerima.
“BSU hanya bermakna bila sampai ke tangan yang tepat. Permenaker 16/2026 memberi kepastian soal besaran dan syarat, tetapi belum menjawab persoalan paling mendasar, yaitu siapa yang terdata dan siapa yang tertinggal,” kata Arief Supriyono dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Ia menilai penentuan penerima yang sangat bergantung pada data BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membuat sebagian pekerja rentan tidak tersentuh bantuan.
“Pekerja yang tidak didaftarkan oleh pemberi kerja justru menanggung akibat dari kelalaian pihak lain. Padahal kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS berada di tangan pemberi kerja, bukan pekerja,” ujarnya.
Menurut Arief, kelompok pekerja seperti penjaga toko, pekerja rumah tangga, maupun pekerja pada usaha kecil berisiko tidak masuk dalam daftar penerima apabila tidak tercatat dalam sistem kepesertaan.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan data upah yang dilaporkan perusahaan sebagai dasar penentuan penerima bantuan.
“Di lapangan masih terdapat potensi perbedaan antara upah yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya. Pekerja juga belum memiliki ruang yang jelas untuk mengoreksi data yang tidak sesuai,” katanya.
BPJS Watch turut mempertanyakan kejelasan status peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja lepas.
“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah pekerja BPU berhak atas BSU dan dengan syarat apa. Jangan sampai kelompok pekerja informal yang menopang ekonomi sehari-hari hanya menjadi penonton dari program yang dirancang untuk melindungi mereka,” ujar Arief.
Ia juga menilai perlunya mekanisme sanggah bagi pekerja yang tidak terdata atau mengalami kesalahan data.
“Pekerja berhak mengetahui alasan mengapa mereka lolos atau tidak lolos sebagai penerima. Transparansi penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecemburuan sosial,” katanya.
BACA JUGA: Perumda Tirtawening Pasang Jalur Pipa dan Salurkan Air Tangki di Babakan Hantap
Arief meminta pemerintah memperkuat validasi data, menegakkan kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, menyelaraskan informasi antarlembaga terkait kriteria penerima, serta menyediakan kanal pengaduan khusus yang mudah diakses masyarakat.
“Ukuran keberhasilan BSU bukan seberapa besar anggaran yang dikucurkan, melainkan seberapa tepat bantuan menjangkau pekerja yang membutuhkan dan seberapa kuat program itu menjaga daya beli mereka,” tegasnya.
Pekerja yang ingin memperoleh informasi resmi terkait BSU dapat mengakses situs bsu.kemnaker.go.id, menghubungi Call Center Kemnaker 1500 630, layanan BPJS Ketenagakerjaan 165, atau menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan Ombudsman RI apabila mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan. (*/red)










