Ilustrasi
JOMBANG, radarpenanews.com – Peredaran kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diduga masih marak di wilayah Kabupaten Jombang. Seorang perempuan berinisial RR, warga Jombang, diduga masih menjalankan bisnis penjualan produk skincare tanpa label BPOM meski sebelumnya disebut pernah berurusan dengan aparat kepolisian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, RR disebut pernah diamankan oleh Polres Sidoarjo dan Polres Jombang dalam kasus yang berkaitan dengan peredaran produk serupa. Namun, hal tersebut diduga tidak membuatnya jera. Aktivitas penjualan produk yang diduga tidak memiliki izin edar itu disebut masih berjalan hingga saat ini.
Pada Selasa, 10 November 2026, tim media melakukan konfirmasi langsung ke tempat tinggal RR di Kabupaten Jombang terkait dugaan penjualan skincare tanpa label BPOM. Dalam konfirmasi tersebut, RR disebut mengakui bahwa produk yang dijualnya tidak memiliki izin BPOM.
BACA JUGA: Ketua Gapoktan Wonokasian Minta Bantuan Pompa Desak Dinas Pertanian Sidoarjo Perbaiki Irigasi
“RR mengakui produknya tidak ada BPOM. Ia mengaku mendapatkan barang tersebut dari marketplace Shopee dan sudah menjalani usaha itu bertahun-tahun,” ujar sumber tim di lokasi.
Dalam kesempatan itu, RR juga disebut menyampaikan sikap pasrah atas konfirmasi yang dilakukan. Ia tidak membantah bahwa produk yang dijualnya tidak dilengkapi label BPOM sebagaimana yang diwajibkan.
Di tempat terpisah, sumber media ini menegaskan, peredaran skincare tanpa izin BPOM sendiri bukan persoalan sepele. Produk yang tidak melalui pengawasan BPOM berpotensi mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, hingga bahan lain yang dapat merusak kulit, menimbulkan iritasi, bahkan mengganggu kesehatan organ tubuh jika digunakan dalam jangka panjang.
BACA JUGA: Sarasehan Kebangsaan, Ning Lia Ajak Perempuan dan Generasi Muda Isi Ruang Politik dengan Kerja Nyata
“Masyarakat, khususnya kaum perempuan yang menjadi target utama pasar skincare, diimbau untuk lebih berhati-hati. Sebelum membeli, konsumen diminta untuk memastikan produk memiliki izin edar BPOM, mengecek nomor registrasi melalui aplikasi resmi BPOM, memperhatikan komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta tidak tergiur harga murah dan klaim hasil instan,” ujar sumber itu.
Ditambahkan, “kasus yang diduga melibatkan RR ini menjadi pengingat bahwa pengawasan peredaran kosmetik ilegal tidak bisa hanya mengandalkan penindakan sesaat. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban produk ilegal,” pungkasnya. (Tim)
