FP JAMSOS Gelar FGD Strategis, Susun Buku Putih untuk Transformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju 2045
JAKARTA, radarpenanews.com – Rabu 11 Februari 2026, sebagai langkah nyata menyiapkan peta jalan perlindungan pekerja, Forum Peserta Jaminan Sosial (FP JAMSOS) menyelenggarakan Forum Grup Diskusi (FGD) bertema “Transformasi Sistemik Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju Universal Coverage untuk Penguatan Indonesia Emas 2045”.
Acara yang digelar di Hotel Erian, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026) ini menjadi bagian integral dari proses penyusunan Buku Putih Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2045.
Ketua Umum FP JAMSOS, Sony Aris Mardyanto menegaskan bahwa FGD ini dirancang untuk menghimpun aspirasi dan masukan mendalam dari seluruh pemangku kepentingan.
BACA JUGA : Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dua Petinggi PT DSI Jalani Pemeriksaan
“Kami mengundang perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), serta para pakar dan ahli jaminan sosial. Kolaborasi ini krusial untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan,” ujar Sony dalam sambutannya.
Diskusi difokuskan pada dua isu sentral pertama, mengatasi akar masalah dari masih rendahnya cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan kedua, merancang mekanisme inovatif yang memastikan akses universal bagi seluruh lapisan pekerja, termasuk di sektor informal, pekerja mandiri, dan pekerja dalam pola non-tradisional.
FGD ini merupakan tahapan kunci dalam penyusunan Buku Putih Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2045. Buku putih tersebut dirancang untuk menjadi dokumen strategis yang memuat analisis mendalam, visi, dan rekomendasi kebijakan transformatif guna mencapai cakupan semesta (universal coverage).
Beberapa titik berat pembahasan yang akan mengisi konten buku putih antara lain:
1. Evaluasi Sistem Terkini: Mengkaji keterbatasan dan celah dalam sistem yang menyebabkan rendahnya kepesertaan.
2. Model Pendanaan dan Iuran Fleksibel: Merumuskan skema kontribusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan berbagai jenis pekerja.
3. Teknologi dan Integrasi Data: Optimalisasi platform digital untuk pendaftaran, pembayaran, dan pengawasan yang efektif, termasuk sinergi data antar-instansi.
4. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan: Merancang mekanisme penegakan hukum serta insentif bagi pemberi kerja yang taat.
5. Roadmap Bertahap Menuju 2045: Menyusun agenda prioritas dan langkah konkret dengan target waktu yang jelas untuk mewujudkan universal coverage.
BACA JUGA : Bersama Merawat Persatuan Bangsa, Kajati Jatim Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang
“Buku putih ini nantinya bukan sekadar dokumen akademis, tetapi diharapkan menjadi acuan bersama bagi pemerintah, DPR, dan seluruh pelaku untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih maju dan berpihak pada perlindungan seluruh pekerja Indonesia,” tambah Sony.
Para peserta menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya momentum menuju 2045 untuk membangun sistem jaminan sosial yang tangguh. Universal coverage diyakini sebagai fondasi utama untuk menciptakan ketenagakerjaan yang bermartabat, mendongkrak produktivitas nasional, dan mewujudkan ketahanan sosial sebagaimana cita-cita Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini akan menjadi bahan utama penyusunan Buku Putih Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2045, yang rencananya akan diluncurkan dan diserahkan kepada pemangku kebijakan dalam waktu dekat. (dym)
