KAB.GARUT, radarpenanews.com – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika yang diselenggarakan di Aula Masjid Al Muqorrobin, Kersamanah Kabupaten Garut, Kamis, 6 Maret 2025.
Dikatakan Hoerudin pendiri Republik Indonesia secara sadar menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu misi penyelenggaraan Negara, suatu misi yang tidak terdapat dalam berbagai UUD Negara lain.
“Maknanya adalah bahwa untuk dapat terwujudnya masyarakat Negara bangsa yang sejahtera, demokratis, berdasarkan Pancasila perlu proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional dan feudal ke masyarakat modern dan demokratis,” terangnya.
Hal itu sejalan dengan suatu proses yang bila mengutip dalam bahasa Bung Karno adalah “Asumming up of many revolution in one generation”.
Untuk itu wahana utamanya, sambungnya, seperti yang ditempuh Amerika Serikat (Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln), Jerman (Otto Von Bismarck), Meiji (Jepang), adalah pendidikan sekolah. Mereka berpegang kepada paradigma “Build Nation Buil 1 Schools”, suatu paradigma yang dianut oleh para Pendiri Republik, yang selanjutnya dianut oleh Mahatir Muhammad (Malaysia), Park Chung Hee (Korea Selatan ), dan Den Xiao Ping (China).
“Karena itu para Pendiri Republik mendudukkan pendidikan dalam suatu bab tersendiri dalam UUD 1945 dan menetapkan “kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional” (Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen).
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan adalah bidang yang harus diutamakan oleh setiap negara, karena menyangkut masa depan bangsa,” tegasnya.
Pasalnya, tegas legislator Fraksi PAN ini, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Banyak negara yang memiliki sumber daya terbatas, dan sedikit sumber daya manusianya, tetapi berkualitas sumber daya manusianya, maka dapat menjadi negara maju dan terkemuka.
“Harus diakui bahwa Negara kita lemah dalam sumber daya manusia. Di Asia saja secara umum kita tidak dapat lagi membanggakan kualitas pendidikan kita, apalagi untuk tingkat dunia.
Kualitas SDM Indonesia yang diukur oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) saat ini relatif masih rendah. IPM Indonesia berada jauh berbanding negara-negara ASEAN lainnya. Seperti Singapura yang menduduki peringkat 25, Brunai 30, Malaysia 63, Thailand 78, dan Filipina 90,” jelasnya.
Hoerudin juga menilai, SDM juga berdampak pada daya saing (competitiveness) Indonesia dengan negara- negara lain.
Melihat hal tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 disebutkan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Prioritas adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia. (*/red)
