GARUT, radarpenanews.com – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin menegaskan pergantian Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 diatur berdasarkan kondisi atau alasan terjadinya kekosongan jabatan.
Hal tersebut dikemukakan Hoerudin sapaan legislator Fraksi PAN saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang diselenggarakan di Garut kota, Kabupaten Garut, Rabu pagi, 11 November 2026.
Menurutnya, kekosongan jabatan itu jika presiden berhenti, mangkat, atau diberhentikan. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”.
Atau, sambung anggota Komisi X DPR RI tersebut, kekosongan jabatan Wakil Presiden atau keduanya sekaligus. Hal itu diungkapkan ada pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi “Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR bersidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden. Jika keduanya berhalangan bersamaan, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan hingga MPR memilih pasangan baru dari dua pasangan calon teratas pemilu sebelumnya dalam waktu 30 hari.”
Pada kesempatan itu, Hoerudin pun menjelaskan terkait mekanisme pemberhentian (Impeachment). Menurutnya, berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus melalui tahapan hukum dan melibatkan lembaga negara.
“Tahapan hukum serta melibatkan lembaga negara itu dengan alasan bahwa Pasal 7A, yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat,” terangnya.
Sementara dutekankan Hoerudin, alur proses
Impeachment berawal usul dari DPR kemudian diajukan setelah meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan membuktikan dugaan pelanggaran.
“Jika MK menyatakan terbukti bersalah, maka MPR sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lantas menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir,” pungkasnya. (*Zaen/red)
