Oleh: Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum., CLA., CLS. vivathumaniora@gmail.com
Sejarah jaminan sosial Indonesia yang dituliskan di berbagai referensi itu versi yang sangat dihaluskan: dari gotong-royong lalu muncul BPJS untuk kesejahteraan rakyat.
Versi aslinya jauh lebih politis, kolonial, dan penuh konflik kepentingan. Ini 6 kebenaran yang jarang dibuka:
1. Jaminan sosial di Indonesia bukan dimulai dari semangat sosial, tapi dari kepentingan penjajah untuk melindungi pegawai Belandanya
Sistem pertama bukan untuk rakyat.
Konteks sejarah :
a. 1930-an Hindia Belanda: Pemerintah kolonial membuat Onderlinge Voorzorg Kas untuk pegawai negeri sipil Belanda, dan Verband van Landsdienaren untuk pensiun. Buruh pribumi tidak dapat.
b. Tujuan: agar pegawai Belanda betah di Hindia dan tidak minta pulang. Jadi pensiun adalah alat retensi SDM kolonial.
c. Setelah merdeka, Soekarno hanya mengambil alih sistem itu: UU No. 33/1964 tentang Dana Kecelakaan dan UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja yang sebenarnya terjemahan dari Ongevallenwet Belanda 1939.
Kenapa disembunyikan ?: Narasi “BPJS warisan gotong royong Indonesia” lebih heroik daripada “BPJS adalah pengembangan dari sistem pensiun pegawai kolonial Belanda.”
2. Indonesia pernah punya 4 sistem jaminan sosial yang saling berantem dan saling jegal selama 40 tahun.
Sebelum BPJS, sistemnya sengaja dibuat terfragmentasi agar tidak bisa bersatu.
Contoh nyata:
a. Taspen (1963) untuk PNS, Asabri (1971) untuk TNI/Polri, Astek/Jamsostek (1977) untuk pekerja swasta, Askes (1968) untuk PNS sakit.
b. Masing-masing punya direksi, aset triliunan, dan rumah sakit sendiri. Mereka adalah BUMN yang berlomba-lomba cari laba.
c. Saat diusulkan SJSN tahun 2004, direksi keempat BUMN ini adalah penentang terkeras karena takut asetnya dilebur. Proses UU SJSN tertunda 7 tahun (2004-2011) karena lobi mereka di DPR.
Ini yang disebut peneliti sebagai “Kartel Jaminan Sosial”: 4 BUMN yang memonopoli segmen pasar masing-masing.
Kenapa disembunyikan: Karena pemerintah tidak mau mengakui bahwa sebelum 2014, negara membiarkan perlindungan sosial dipecah-pecah demi menjaga setoran dividen BUMN ke APBN.
3. BPJS Kesehatan bukan murni ide Indonesia, tapi adopsi dari model Thailand dan Filipina yang dipaksakan donor asing
Narasi resmi: BPJS lahir dari amanat UUD 1945 Pasal 34.
Faktanya: Pada krisis 1997-1998, IMF dan World Bank memberi loan dengan syarat: Indonesia harus punya sistem jaminan sosial universal seperti Universal Coverage Scheme (UCS) Thailand (2002) dan PhilHealth Filipina.
Tim Naskah Akademik SJSN 2002-2004 banyak studi banding ke Thailand, bukan menggali sistem lumbung desa. Konsep FKTP, kapitasi, INA-CBG’s, itu 100% copy-paste dari sistem Thailand.
Bahkan istilah BPJS Kesehatan meniru NHSO Thailand.
Kenapa disembunyikan: Mengakui BPJS adalah produk rekomendasi IMF/World Bank akan merusak legitimasi politiknya sebagai “produk asli reformasi dan amanat konstitusi.”
4. Defisit BPJS yang kronis sejak 2014 bukan karena rakyat sakit, tapi karena salah hitung iuran sejak awal
Ini rahasia paling sensitif di internal BPJS.
Data riil :
a. Aktuaria DJSN 2011 sudah menghitung iuran ideal kelas III harusnya Rp. 36.000 – 45.000. Tapi SBY menetapkan Rp. 25.500 demi alasan politik Pemilu 2014 agar terlihat murah.
b. Hasilnya: tahun pertama 2014 langsung defisit Rp. 3,3 Triliun, 2015 Rp. 5,7 Triliun, 2019 tembus Rp. 15,5 Triliun.
c. Pemerintah lalu menyuntik APBN tiap tahun (bailout) yang totalnya sampai 2023 sudah lebih dari Rp. 100 Triliun. Uang itu sebenarnya subsidi silang dari pajak rakyat yang tidak sakit untuk menutup salah hitung politik.
Di negara lain seperti Jerman, iuran 14,6% dari gaji. Di Indonesia, iuran 5% dan masih ditunggak banyak peserta mandiri.
Kenapa disembunyikan: Karena jika publik tahu defisit bukan karena “banyak orang sakit” tapi karena “iuran sengaja dimurahkan untuk pencitraan politik”, kepercayaan terhadap manajemen BPJS runtuh.
5. Klinik swasta dan apotek adalah tulang punggung BPJS, bukan Puskesmas
Statistik BPJS sering menonjolkan Puskesmas.
Fakta lapangan 2024-2025 :
a. Lebih dari 55% FKTP yang kerjasama BPJS adalah klinik swasta dan klinik pratama swasta, bukan Puskesmas. Di Jabodetabek, 70% peserta JKN berobat di klinik swasta seperti jaringan Sumber Asih, Kimia Farma, dll.
b. Tapi regulasi dan kapitasi lebih menguntungkan Puskesmas (dapat APBD + kapitasi + BOK) dibanding klinik swasta yang hanya dapat kapitasi Rp. 8.000-10.000 per peserta.
c. Inilah kenapa pemerintah sekarang mendorong KDMP punya klinik sendiri: untuk menciptakan FKTP milik koperasi yang bisa menyaingi dominasi klinik swasta.
Kenapa disembunyikan: Karena mengakui ketergantungan pada swasta bertentangan dengan narasi “negara hadir melalui Puskesmas.” Padahal tanpa klinik swasta, antrian Puskesmas akan jebol.
6. Jaminan sosial di desa selalu gagal karena konsep gotong-royong tidak kompatibel dengan asuransi modern
Sejak era Soeharto ada Lumbung Desa, Arisan, Jimpitan. Semua gagal dijadikan Jamsostek desa.
Kenapa: Gotong royong bersifat timbal-balik personal dan sukarela (hari ini kamu bantu saya, besok saya bantu kamu). Asuransi modern bersifat anonim, wajib, dan aktuaria (kamu bayar walau tidak sakit).
Ketika pemerintah memaksakan iuran wajib BPJS di desa (PBPU), tingkat kolektabilitas hanya 50-55%. Banyak warga berhenti bayar setelah dapat layanan operasi. Ini disebut adverse selection dan moral hazard.
Kenapa disembunyikan: Karena mengakui ini berarti mengakui bahwa nilai tradisional Indonesia tidak otomatis bisa diubah menjadi sistem keuangan modern. Butuh paksaan hukum, bukan hanya ajakan gotong-royong.
Kesimpulan: Sejarah jaminan sosial Indonesia bukan garis lurus dari gotong royong ke BPJS. Ia adalah sejarah perebutan aset BUMN, kompromi politik untuk membuat iuran murah, adopsi model asing dari Thailand karena tekanan IMF, dan ketergantungan besar pada sektor swasta yang tidak pernah diakui secara terbuka.
Versi resmi yang damai dan heroik itu memang diperlukan agar 290 juta orang mau ikut bayar iuran setiap bulan. [ORI]
