Oleh: Arief Supriyono S.T., S.H., S.E., M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM., CIRM., CIRP (Analisis Hukum dan Kebijakan Publik)
Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2026 menorehkan catatan kelam dalam sejarah legislasi Indonesia. Penyisipan Pasal 50A yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond awalnya dinilai sebagai terobosan fiskal.
Namun, di balik narasi patriotisme pembiayaan pembangunan tersebut, terselip klausul hukum yang sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum dan akuntabilitas keuangan negara.
Inti kegaduhan nasional ini berakar pada ayat (5) dan ayat (6) Pasal 50A. Dua ayat ini bukan sekadar memberikan insentif investasi, melainkan jaminan imunitas mutlak dari negara. Pembelian kedua obligasi tersebut dijamin bersih dari Penuntutan pidana umum dan pidana khusus, Pengusutan pidana perpajakan dan Gugatan perdata di pengadilan manapun.
Lebih fatal lagi, seluruh data transaksi pembelian di pasar perdana dikunci rapat-rapat. Data tersebut tidak boleh dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun alat bukti hukum.
Secara yuridis, pasal ini secara terang-terangan melegalkan pemutihan asal-usul dana tanpa batas waktu. Siapa pun, termasuk pelaku kejahatan kerah putih atau koruptor, dapat mencuci uang mereka di sini tanpa bisa disentuh oleh aparat penegak hukum dan otoritas pajak selamanya.
Pembongkaran Sistematis Pilar Akuntabilitas
Formulasi Pasal 50A ini jauh lebih ekstrem dibandingkan program Tax Amnesty 2016. Jika dahulu pengampunan pajak masih mewajibkan uang tebusan dan pengungkapan aset, Pasal 50A menghapus kedua kewajiban tersebut sepenuhnya.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, secara tepat menyebut langkah ini sebagai pembongkaran sistematis terhadap pilar akuntabilitas keuangan yang telah dibangun susah payah sejak krisis moneter 1998.
Dari perspektif hukum pidana, pakar hukum Universitas Padjadjaran, Rully Herdita Ramadhani, mengidentifikasi adanya pelanggaran serius terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 50A menciptakan kasta baru di hadapan hukum para pemilik modal besar yang kebal hukum, sementara warga negara biasa tetap terikat pada aturan pidana dan pajak yang ketat.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga menegaskan bahwa regulasi ini seperti menggelar karpet merah bagi investor bermasalah, baik domestik maupun internasional, untuk mengamankan aset ilegal mereka di instrumen negara.
Benturan Asas Perundang-undangan dan Kontradiksi Nyata
Jika kita menguji Pasal 50A menggunakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal ini jelas cacat secara sosiologis dan filosofis. Sebuah produk hukum wajib mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, serta ketertiban dan kepastian hukum.
Namun, terjadi kontradiksi internal yang sangat nyata dalam UU P2SK Ayat (3) Pasal 50A menuntut Danantara dikelola secara profesional dan akuntabel. Ayat (5) dan (6) Pasal 50A justru menutup rapat akses hukum, perpajakan, dan peradilan terhadap transaksi pengelolaan dana tersebut.
Bagaimana mungkin sebuah lembaga bisa disebut akuntabel jika transaksi di dalamnya kebal dari pengujian pengadilan dan pemeriksaan pajak? Ini adalah pembodohan logika hukum.
Isolasi Internasional dan Pertaruhan di Mahkamah Konstitusi
Dampak buruk Pasal 50A tidak berhenti di dalam negeri. Pada akhir Juni 2026, media internasional Bloomberg serta lembaga think tank asing seperti Fulcrum (ISEAS–Yusof Ishak Institute) telah meniup peluit tanda bahaya. Perlindungan hukum berlebih ini berisiko besar menyeret Indonesia kembali ke dalam grey list FATF (Financial Action Task Force). Jika Indonesia masuk dalam daftar abu-abu tersebut, investor institusional global yang memegang teguh tata kelola bersih (good governance) justru akan hengkang dari tanah air.
Bergerak cepat merespons ancaman ini, Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara telah mengambil langkah konkret pada 1 Juli 2026 Mengirim surat resmi kepada FATF untuk meninjau ulang kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional pencegahan pencucian uang dan pada 14 Juli 2026 Resmi mendaftarkan permohonan judicial review Pasal 50A ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kuasa hukum Saleh, dengan mendalilkan pelanggaran berlapis terhadap UUD 1945 (Pasal 1, 23A, 24, 27, 28D, 28I, dan 33).
Sikap Pragmatis Pemerintah dan Spekulasi Publik
Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mencoba meredam kritik dengan dalih pragmatisme ekonomi. Pemerintah berargumen bahwa perlindungan ini hanya berlaku pada sumber dana untuk membeli obligasi, bukan kekebalan menyeluruh atas seluruh aset investor. Kebijakan ini diklaim sebagai cara cepat menarik dana raksasa yang selama ini terparkir di luar sistem keuangan formal untuk membiayai proyek pembangunan.
Namun, alasan pragmatisme demi pembangunan tidak boleh mengorbankan asas keadilan. Di ruang publik, ketertutupan aliran dana ini bahkan memicu spekulasi liar mengenai potensi penggunaan dana untuk kepentingan politik elektoral di masa depan. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti formal yang mengonfirmasi spekulasi tersebut, munculnya kecurigaan ini adalah konsekuensi logis dari sebuah aturan yang sengaja dibuat tidak transparan.
Kesimpulan: Hukum Harus Menerangi, Bukan Menyembunyikan
Hukum yang baik berfungsi sebagai alat untuk menerangi dan menegakkan keadilan, bukan tameng untuk menyembunyikan uang bermasalah. Ketika undang-undang memberikan jalan bagi modal untuk masuk tanpa boleh dipertanyakan asal-usulnya, yang dipertaruhkan adalah runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Kini, bola panas berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sidang judicial review atas Pasal 50A UU P2SK akan menjadi pembuktian bagi MK, apakah institusi tersebut akan berdiri tegak menjaga marwah konstitusi, atau membiarkan hukum ditekuk demi kepentingan pragmatisme ekonomi sekelompok elit.
Surabaya, 16 Juli 2026
“ISI NASKAH TANGGUNG JAWAB PENULIS”
