JAKARTA, radarpenanews.com – Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Mohammad Nuh berencana untuk merekrut guru dan siswa pada April 2025. Rekrutmen ini merupakan langkah persiapan untuk memulai operasional sekolah rakyat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025/2026.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa program ini akan dimulai dengan fokus pada jenjang pendidikan SMA. Namun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program ini dapat diperluas untuk mencakup pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyempurnakan petunjuk teknis (juknis) untuk proses rekrutmen guru dan murid di sekolah rakyat. Pada Selasa, 8 April 2025, ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyelesaikan draf juknis tersebut. “Drafnya sudah siap, terdiri dari lebih dari 100 halaman yang mencakup rekrutmen guru, murid, dan aspek lainnya,” ujar Mensos setelah apel pagi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat.
Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan pemetaan dan simulasi untuk menentukan calon guru dan murid yang memenuhi syarat, serta yang tinggal di sekitar 53 lokasi yang telah disiapkan untuk pelaksanaan sekolah rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi sebagai agen perubahan di masyarakat, sehingga dapat memutus siklus kemiskinan. Sekolah ini dirancang mirip dengan sekolah asrama atau boarding school.
Baca Juga: Dispendik Surabaya Umumkan Empat Jalur SPMB SMP Negeri 2025, Kuota Jalur Afirmasi Ditambah
Mengenai gaji guru di Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang membahas besaran gaji yang akan diberikan kepada para pengajar. Menurut Menteri Sosial, beberapa angka sudah dipertimbangkan dalam diskusi tersebut.
Dia mengungkapkan bahwa para pengajar setidaknya akan menerima gaji yang setara dengan upah minimum regional (UMR). “Saya belum bisa menyebutkan angka pasti, tetapi sudah ada beberapa pertimbangan. Insya Allah, kita akan menyesuaikannya dengan tanggung jawab yang ada. Harapan kita, gajinya bisa lebih dari (UMR),” katanya di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 April 2025.
ASN dan PPPK Menjadi Prioritas untuk Guru di Sekolah Rakyat
Menteri Sosial menyatakan bahwa guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum mendapatkan penempatan akan menjadi prioritas utama untuk mengajar di sekolah rakyat. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema rekrutmen yang sedang disusun oleh berbagai kementerian menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.
Dia menjelaskan bahwa opsi pertama yang diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) adalah memanfaatkan guru ASN dan PPPK yang belum mendapatkan penempatan di kabupaten atau kota tempat penyelenggaraan sekolah rakyat. “Jika opsi ini tidak tersedia, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG),” ungkap Gus Ipul kepada Tempo pada Kamis, 10 April 2025.
Gus Ipul menambahkan bahwa saat ini, pembahasan masih dalam tahap perumusan dan sinkronisasi regulasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Ini masih merupakan opsi. Keputusan final belum diambil. Namun, kami sedang mematangkan rencana ini dalam beberapa minggu ke depan agar dapat segera diluncurkan,” jelasnya.
Selain memberikan prioritas kepada guru ASN dan PPPK, pemerintah juga sedang mempertimbangkan penempatan lulusan PPG yang tidak berstatus ASN untuk mengisi kekosongan di sekolah rakyat. Rencananya, penempatan ini akan dilakukan melalui kontrak kerja individu. Namun, Menteri Sosial menekankan bahwa kebijakan ini masih menghadapi kendala regulasi, terutama terkait larangan pengangkatan tenaga honorer. “Kami belum dapat membahas durasi kontrak atau rincian teknis lainnya,” ungkap Gus Ipul.
Guru Sekolah Rakyat Akan Dikontrak Secara Khusus
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak akan berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Guru yang dipekerjakan tidak terikat sebagai ASN dan memang dipekerjakan untuk mengajar di sekolah rakyat,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial di kantor Kemendikdasmen, seperti yang dilaporkan dalam keterangan resmi Kemensos pada hari Rabu.
Mu’ti menjelaskan bahwa meskipun tidak terikat sebagai ASN, calon guru yang akan direkrut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar secara penuh waktu, dan mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran. “Pertama-tama, mereka harus bekerja penuh waktu dan berada di lokasi, dan hal ini harus disampaikan sejak awal,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penugasan kepala sekolah akan disesuaikan dengan jumlah siswa di setiap lokasi. Dalam satu sekolah rakyat, mungkin hanya ada satu kepala sekolah yang mengawasi tiga jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. “Data nama guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Memerlukan Lebih dari 1.000 Guru
Sebelumnya, Menteri Sosial menyatakan bahwa pemerintah memerlukan lebih dari 1.000 guru untuk 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Gus Ipul mengungkapkan bahwa ia belum dapat memberikan angka pasti, namun akan ada dua jenis guru yang dibutuhkan, yaitu guru formal dan guru pendidikan karakter.
Guru formal akan mengajar mata pelajaran kepada siswa dari pagi hingga sore, sementara guru pendidikan karakter akan bertugas membentuk karakter siswa dari sore hingga malam. “Seingat saya, ada sekitar 700 guru formal dan 300 guru pendidikan karakter. Jadi, totalnya lebih dari 1.000. Belum termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Ahad, 6 April 2025.
Identifikasi telah dilakukan terhadap para guru di sekitar lokasi sekolah rakyat. Gus Ipul menyatakan bahwa pertemuan antara para penanggung jawab sekolah rakyat masih berlangsung, meskipun dilakukan secara daring. “Saat ini, kami sedang mengidentifikasi guru-guru yang berada di sekitar sekolah tersebut, serta siswa-siswa dari desil satu dan desil dua yang tinggal di area itu. Data-data tersebut terus dikumpulkan dan dipotret,” ungkap Gus Ipul. (Red)
Sumber: cakrayudha-hankam.com
