Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

SIDOARJO, radarpenanews.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, komitmen pemberantasan korupsi ditegaskan melalui kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.

Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam pembukaan kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. Acara ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

BACA JUGA: BSU Rp900 Ribu untuk 15,95 Juta Pekerja, BPJS Watch Soroti Akurasi Data Penerima

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Ainur Rahman menyampaikan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD Tahun 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Salah satu langkah yang diterapkan adalah kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.

Ainur Rahman turut mengapresiasi Desa Kwangsan yang saat ini tengah menjalani penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Tak hanya itu, enam desa juga ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras, Desa Bligo, dan Desa Larangan di Kecamatan Candi, Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan, Desa Sidomojo di Kecamatan Krian, serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi yang berlangsung sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa masuk kategori belum memadai.

Menurut Andjar, beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian antara lain kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025. Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil meraih peringkat pertama, disusul Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, di posisi kedua dan Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat ketiga.

BACA JUGA: Komitmen Tingkatkan Layanan, Perumda Tirtawening Optimalkan Distribusi Air Bersih di Babakan Hantap

Peringkat selanjutnya ditempati oleh Desa Sumokali (Kecamatan Candi), Desa Modong (Kecamatan Tulangan), Desa Keboananom (Kecamatan Gedangan), Desa Sukodono (Kecamatan Sukodono), Desa Cemandi (Kecamatan Sedati), Desa Durungbanjar (Kecamatan Candi), dan Desa Gelam (Kecamatan Candi).

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada tahun 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Bahkan, pada tahun 2027 mendatang, nilainya direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.

“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh dan berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
(Ali)