SURABAYA, radarpenanews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diwakili Wakajati Saiful Bahri Siregar, SH, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis nasional dan daerah, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, unsur Forkopimda, anggota DPRD Jawa Timur, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan bahwa Program MBG merupakan strategi kebijakan Presiden RI yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Seluruh pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif agar implementasi program berjalan efektif dan merata.
BACA JUGA : KPK Dorong Integrasi Sistem hingga Tutup Celah Diskresi Sektor Kepabeanan
Rapat koordinasi lintas sektor ini juga membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Fokus pembahasan meliputi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi satuan penyedia pangan, sistem pemantauan penyediaan gizi dan penerima manfaat, serta membantu capaian dan evaluasi pelaksanaan program di Jawa Timur.
Pendekatan tata kelola MBG diarahkan pada penguatan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi. Setiap tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan standar keamanan pangan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat, ditempatkan dalam kerangka kontrol yang jelas dan terukur.
Wakajati Jatim mendukung pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program MBG. Beliau menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap mengambil peran strategis melalui fungsi pendampingan hukum, mitigasi risiko, serta pengawasan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. (dym)
